-->

12 August 2020

author photo
Ilustrasi
PADAMEDIA.Co-Surat Edaran (SE) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia dalam akun media sosial, Facebooknya belum lama ini bernomor 00155/DM/07/2020/07 yang mewajibkan karantina bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri melalui Batam dan melakukan polymerase chain reaction (PCR) menuai kritik netizen.

Setidaknya, sejak diposting dua pekan lalu hingga hari ini, Rabu (12/8/2020), mengenai SE tersebut telah ditanggapi sedikitnya 1.300 netizen dengan komentar beragam. Akun Mohd Armada Akbar misalnya dalam komentarnya mengatakan "Penanganan covid 19 yg carut marut antara pusat dan daerah. sekarang anda ingin menjadikan BMI sapi perah Good job pemerintah Indonesia. mereka tau banyak BMI yg pulang karena byk di PHK kesempatan dalam kesempitan terima kasih banyak kepada pemerintah sekarang yang katanya perduli dengan Wong Cilik".

Kemudian, Akun Fahrien Al Amien menyebut pada kolom komentar " Ladang bisnis semakin hari semakin bertambah. Narasi bernada kritiknya itu menyebut dari kelas bawahan sampai yang kelas elit, bahkan orang sakit, demam biasa, batuk, pilek, badan pegel linu bisa dimanfaatkan untuk bisnis oleh manusia berijazah.

Akun lainnya tak kalah nyinyir dengan nada khawatir "Bisa-bisa kehabisan uang kalo di karantina di hotel. Sebab kata Dia, dapat dibayangkan jika menunggu dua hingga tiga hari, bagaimana mau melanjutkan perjalanan.
"Tidak ada kemudahankah untuk kami yang konon pahlawan devisa?," katanya dengan nada tanya.
Ada pula Akun bernama Ariga Herman yang menanyakan "Kalau ada surat dari kesehatan negara malaysia menyatakan seseorang itu tidak terjangkit, apakah dikarantina juga?".

Hingga berita ini diturunkan terakumulasi respon netizen sebanyak 965 komentar dengan 428 kali dibagikan. Hal ini tentu saja diharapkan, Ramses Desembrata, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Komunitas Buruh Migran Indonesia kepada media ini, agar pemerintah memahami suara-suara kritik netizen yang juga merupakan WNI dimana pun itu berada, untuk kemudian dilakukan pembahasan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.
'Mencari kerja saja sudah susah, lalu mau "Dipajakin" lagi. Saya kira pemerintah harus peka terhadap hal ini," kata Ramses menegaskan.
Diketahui, dalam surat edaran itu disebutkan bahwa dasar hukum terbtnya surat edaran berdasarkan Surat Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam Nomor: SR.01.06/1/3013/2020 tertanggal 28 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Karantina Terpusat bagi WNI/PMI, sesuai kebijakan Pemerintah Daerah/Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, yang mewajibkan bagi masyarakat yang datang dari luar negeri transit di Batam untuk melaksanakan karantina selama masa tunggu hasil pemeriksaan PCR Test.

Dua poin dalam surat edaran disebutkan, bahwa pelaksanaan karantina dimaksud dilakukan secara terpusat di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang serta pelaksanaan karantina dilakuukan secara mandiri di hotel akomodasi karantina yng telah ditetapka dengan biaya dalam tarif terendah Rp 620.00 per kamar per malam. Surat edaran itu di posting oleh akun Facebook dengan nama Kedutaan Besar Republik Indonesia - Kuala Lumpur, Malaysia, pukul 20.35 waktu setempat, Kamis (30/7/2020).

ANDRI DALLE
your advertise here

This post have 0 comments


EmoticonEmoticon

Next article Berita Terbaru
Previous article Berita Sebelumnya

Advertisement

 
MARI MEMBACA UNTUK INDONESIA MAJU