-->

17 August 2020

author photo
Keterangan gambar: Sandrayati Moniaga, Komisioner Pengkajian dan Penellitian Komnas HAM RI. (Foto: Istimewa)
PADAMEDIA.Co-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan sikapnya terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang masih dihujani kritik masyarakat. Karena materi muatan RUU Cipta Kerja bersinggungan langsung dan berpotensi mengancam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, Komnas HAM mendesak agar pembahasannnya tidak dilanjutkan, Senin (17/8/2020)

Penegasan itu tertuang dalam keterangan pers Komnas HAM bernomor 035/Humas/KH/VIII/2020 tentang Pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) agar tidak dilanjutkan. Komnas HAM RI berdasarkan mandat pasal 89 ayat 1 huruf (b) dan (e) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah melakukan pengkajian atas RUU Cipta Kerja.

Dalam kajiannya didapati poin-poin penting yang menjadi dasar penegasan Komnas HAM mendesak pembatalan pembahasan RUU Cipta Kerja. Diantaranya, terdapat penympangan asas hukum lex  superior derogat legi inferior, dimana pada Pasal 170 ayat (1) dan (2) RUU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah dapat mengubah peraturan setingkat undang-undang jika muatannya tidak selaras dengan kepentingan strategis RUU Cipta Kerja.

Kemudian menurut Komnas HAM setidaknya dibutuhkan sekitar 516 peraturan pelaksana yang bertumpu pada kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif, sehingga berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan tidak sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang sederhana, efektif dan akuntabel.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI, Sandrayati Moniaga juga menyebut bahwa tidak ada undang-undang yang lebih tinggi atau superior atas undang-undang lainnya, sehingga apabila RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) disahkan, seakan-akan ada undang-undang superior.

"Hal tersebut bisa menimbulkan kekacauan tatanan hukum dan ketidakpastian hukum," kata Sandrayati Moniaga.

Hal lain yang lebih substansial meliputi masalah hukum lingkungan, penataan ruang, bangunan gedung dan pangan, termasuk mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga menjadi pokok kajian Komnas HAM RI. Oleh sebab itu, Komnas HAM RI merekomendasikan agar Presiden RI dan DPR RI mempertimbangan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.

ANDRI DALLE | RAMSES DESEMBRATA | ***
your advertise here

This post have 0 comments


EmoticonEmoticon

Next article Berita Terbaru
Previous article Berita Sebelumnya

Advertisement

 
MARI MEMBACA UNTUK INDONESIA MAJU