-->

10 August 2020

author photo
Keterangan gambar: Tampak persepektif foto lepas di kawasan Pelita, Lubuk Baja, Batam. (Foto: Istimewa)
PADAMEDIA.Co-Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah daerah (pemda) dapat mengajukan pinjaman dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bebas bunga di daerah kepada pemerintah pusat. Pinjaman PEN juga akan mendapat subsidi biaya administrasi dan tanpa batas usulan.

Ketentuan itu tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Untuk diketahui, persetujuan pengajuan akan merujuk pada pertimbangan Kementerian Keuangan RI dan dalam kebijakan tersebut terdapat  empat syarat utama yang perlu dipenuhi. Pertama, merupakan daerah yang terdampak pandemi virus corona atau covid-19.

Kedua, memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung program PEN. Ketiga, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman PEN daerah tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD untuk tahun sebelumnya.

Keempat, memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman PEN daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti program pemulihan ekonomi di daerah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk.

"Secara garis besar dibagi tiga bagian, yaitu untuk kesehatan, jaring pengaman sosial atau bansos, dan untuk mendukung bangkitnya perekonomian,"kata Primanto Bhakti seperti diberitakan CNN, Senin (10/8/2020)

Dikatakannya, Pemda juga mendapat subsidi dari pemerintah pusat berupa talangan untuk menanggung biaya pengelolaan sebesar 0,815 persen secara tahunan dan biaya provisi 1 persen sebanyak satu kali kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Selanjutnya, pinjaman bertenor maksimal 10 tahun dengan grace period maksimal dua tahun. Batas waktu bisa disesuaikan dengan tenggat penyelesaian proyek atau kegiatan yang ingin disasar.

Di sisi lain, daerah juga bisa mendapat pinjaman langsung dari PT SMI. Hanya saja, pinjaman ini berbunga sekitar 5,4 persen.

Secara total, pemerintah menyiapkan anggaran Rp10 triliun untuk pinjaman PEN daerah. Sementara, PT SMI (Persero) menyiapkan Rp5 triliun.

Saat ini, sudah ada beberapa pemda yang mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat. Mereka adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan usulan sebanyak Rp12,5 triliun, Jawa Barat Rp4 triliun, dan Banten Rp4 triliun.

*** | ANDRI DALLE
your advertise here

This post have 0 comments


EmoticonEmoticon

Next article Berita Terbaru
Previous article Berita Sebelumnya

Advertisement

 
MARI MEMBACA UNTUK INDONESIA MAJU