-->

18 August 2020

author photo
Keterangan gambar: Praktisi Hukum asal Batam, Perta Trisna Mardinata, S.H. (Foto: Andri Dalle)
PADAMEDIA.Co-Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah Pusat yang tetap akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja {Omnibus Law) terus mendapat kritikan dari berbagai elemen.

Salah satunya dari praktisi hukum di Kota Batam, Perta Trisna Mardinata, S.H yang mengemukakan sikapnya terhadap RUUU Cipta Kerja yang terus dibahas DPR RI bersama Pemerintah kepada PADAMEDIA.Co, Selasa (18/8/2020).


Menurutnya, gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat mestinya menjadi komponen penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sebab, kata Dia, dalam implementasi kebijakan RUU Cipta Kerja itu nantinya yang akan menjalani tentu masyarakat umum dan kalangan buruh.
"Harus ada prinsip keberimbangan dong dalam pemenuhan hak dan kewajiban rakyat dengan Negara," kata pengacara yang akrab disapa Bung Perta ini.
Selain gerakan penolakan dari masyarakat dan kalangan buruh yang begitu gencar, termasuk juga penegasan sikap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menurut Perta dapat menjadi alasan untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja atau kembali ke titik awal untuk turut melibatkan seluruh elemen terkait jika memang hendak terus dilanjutkan.

Lebih lanjut, Perta mengemukakan kondisi persoalan pembahasan Omnibus Law ini terlihat jelas dengan statistik lebih banyak yang menolak ketimbang yang pro. Itu berarti, RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) lebih banyak ditentang, ketimbang dianggap mampu menjawab segala persoalan masyarakat saat ini.


Mengutip pernyataan Komnas HAM belum lama ini, kata Perta, tidak ada jenis undang-undang yang lebih tinggi atau superior atas undang-undang lainnya, sehingga apabila RUU Cipta Kerja disahkan, seakan-akan ada undang-undang superior.
"Bisa kacau tatanan hukum di Negara kita ini," kata Perta..
Lebih pelik lagi, menurutnya kajian Komnas HAM mengenai adanya potensi pemunduran atas kewajiban Negara memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Poin tersebut, kata Dia jelas melanggar kewajiban realisasi progresif atas pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi.

Beberapa hal yang patut untuk tidak dibahas diantaranya yakni mengenai politik hubungan kerja yang membuka seluas-luasnya praktik Perjannjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau lebih dikenal Kontrak Kerja. Kemudian adanya upaya untuk mementahkan prinsip hukum dalam proses atau mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK), adanya penurunan standar kelayakan dan kondisi kerja yang adil terkait dengan upah, cuti dan istirahat, bahkan pemunduran konsep dalam hal perlindungan hak buruh untuk berserikat dan berorganisasi.
"Pemerintah dan DPR RI harus mendengarkan masukan rakyat," kata Perta menegaskan.
ANDRI DALLE
your advertise here

This post have 0 comments


EmoticonEmoticon

Next article Berita Terbaru
Previous article Berita Sebelumnya

Advertisement

 
MARI MEMBACA UNTUK INDONESIA MAJU