-->

13 August 2020

author photo
Keterangan gambar: Suasana aksi demo yang dilakukan warga Kampung Tua Batu Merah memprotes munculnnya tuan tanah atas lahan mereka. (Foto:Ilham Sawalludin)
PADAMEDIA.Co-Penduduk yang bermukim di wilayah Kampung Tua Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar geram dengan munculnya oknum-oknum yang mengatas-namakan "Tuan Tanah" atas lahan-lahan yang telah didiami puluhan tahun oleh warga setempat. Kehadiran para "Tuan Tanah" tersebut dianggap meresahkan dan mengganggu proses sertifikasi rumah  yang telah diprogramkan pemerintah pusat.

Demikian dikatakan, Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Kampung Tua Batu Merah, Abdullah Yusuf, S.H kepada PADAMEDIA.Co di depan gerbang parkir Kantor Walikota Batam, Batamcenter, Rabu (12/8/2020) siang.

Sikap geram kolektif masyarakat Kampung Tua itu disalurkan melalui mekanisme aksi demo ratusan warga di tiga kantor lembaga pemerintahan. Aksi pertama, mereka mendatangi gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam, kemudian massa aksi bergeser ke depan parkir gedung Pemerintah Kota (Pemko) Batam selanjutnya kembali beraksi di muka teras Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam.

Inti persoalan, kata Abdullah Yusuf, pemerintah daerah dan wakil rakyat harus peka dalam menangani masalah lahan warga yang sudah di duduki selama puluhan tahun, terlebih berstatus kampung tua. Dengan begitu, masalah kampung tua tidak selalu menjadi komoditas politik yang terus saja mencuat setiap jelang kontestasi politik.

"Kasihan masyarakat. Kami hanya butuh legalitas dan sudah penjadi program pemerintah pusat untuk memberikan sertifikat gratis bagi masyarakat. Kenapa selalu timbul persoalan seperti ini," katanya bernada geram dari atas mobil bak berpengeras suara.



Kemudian, kata Dia, masalah baru bagi warga terhadap munculnya para "Tuan Tanah" tersebut, serta merta tanpa dasar hukum yang kuat timbul biaya yang menjadi beban masyarakat dalam pengurusan administrasi terbitnya sertifikat. Berbekal Surat Keterangan (Suket) yang ditanda-tangani Kepala Desa (Kades) pada masa lampau, para "Tuan Tanah" kami anggap coba mencekik keuangan masyarakat dengan mematok biaya per meter per segi Rp 260.000,- .

'Ini angka dari mana dasar hukumnya," kata Abdullah Yusuf.

Lebih lanjut, kata Abdullah, orang-orang yang mengaku sebagai pemilik tanah itu menunjukkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa pada saat itu dan Desa di Batam pada saat itu hanya dua saja yakni Nongsa dan pulau Buluh.

Surat keterangan inilah yang kemudian digunakan para "Tuan Tanah" untuk mengatakan bahwa tanah ini milik mereka dan harus bayar kepada mereka. Dengan harga yang terbilang tinggi itu.

"Industri saja gak harga segitu, dari mana jalanan mereka minta harga segitu dengan surat sepotong (surat keterangan) meminta seratus kali lipat dibanding harga BP Batam, kan aneh,” sambungnya.

Tercatat sedikitnya 1.600 Kepala Keluarga (KK) yang mendiami wilayah Kampung Tua Batu Merah, dengan perkiraan jumlah penduduk berkisar 3000-an.

ILHAM SAWALLUDIN | ANDRI DALLE
your advertise here

This post have 0 comments


EmoticonEmoticon

Next article Berita Terbaru
Previous article Berita Sebelumnya

Advertisement

 
MARI MEMBACA UNTUK INDONESIA MAJU