-->

31 August 2020

author photo
Keterangan gambar: Suasana Taxiway dan Apron di Bandara Hang Nadim Batam. (Foto: Istimewa)
PADAMEDIA.Co-Mencuatnya permasalahan dokumen lelang proyek di Badan Pengusahaan (BP) Batam yang tidak transparan atau tidak dibuka ke publik mendapat kritikan keras dari praktisi hukum di Batam.

BACA JUGA: Praktisi Hukum Batam Nilai DPR RI Sebaiknya Mendengarkan Suara Mayoritas Soal RUU Cipta Kerja

Dr. Alwan Hadianto, S.H.,M.H, salah seorang praktisi hukum dari Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam menanggapi isu permasalahan dokumen lelang yang terkesan tidak transparan menegaskan bahwa sepanjang tidak merugikan Negara, maka tidak ada alasan menutup akses informasi bagi masyarakat untuk mengetahuinya.
"Jadi jika ada oknum pejabat yang merahasiakan informasi tersebut untuk kepentingan diri sendiri, maka itu sudah dapat disebut melanggar UU KIP," kata Alwan menjelaskan kepada wartawan media ini melalui saluran telepon seluler (Ponsel), Sabtu (31/8/2020).
BACA JUGA:


Petugas informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan atasan PPID di institusi Negara, kata Alwan tak bisa sembarangan menolak memberikan informasi yang diminta masyarakat. Sepanjang informasi tersebut bersifat terbuka dan sudah didokumentasikan, masyarakat dapat mengaksesnya. Ditegaskannya, petugas informasi, PPID, dan atasan yang menghalangi bisa terancam saksi. Sanksinya bukan hanya hukuman disiplin, tetapi juga ancaman sanksi pidana.

Lebih lanjut, Alwan merinci bahwa dalam setiap mekanisme tender atau lelang proyek tentu saja di publikasikan secara terbuka untuk umum. Atas dasar itu, maka disimpulkan sifat terbuka juga berlaku bagi dokumen lelang nya pula.

Namun apabila terhadap lelang terbuka itu justru dilaksanakan sekedar untuk formalitas, karena sudah ditentukan siapa pemenangnya. Tentu saja hal itu, tidak mengacu pada mekanisme lelang. Melainkan mekanisme penunjukan langsung, yang secara jelas di atur petunjuk pelaksanaan (Juklak) nya secara tersendiri.
"Mekanisme ini yang harus kita ketahui. Apakah lelang terbuka atau Penunjukan Langsung?, kalau lelang harus diketahui pula, informasi lelang ini dipublikasi atau tidak, ditembuskan dokumen lelangnya kemana saja. Poin-poin ituu harus jelas jika mengklasifikasikan suatu proyek tender itu bersifat lelang tender atau penunjukan langsung," kata Dia.
Diketahui permasalahan dokumen lelang proyek di BP Batam yang terkesan tertutup sempat dimintakan Aliansi LSM-Ormas Peduli Kota Batam bernomor 012/LSM-ORMAS/VIII/2020 perihal Permohonan Informasi Publik ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam tertanggal 10 Agustus 2020.

Dalam suratnya, lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut memohon hardcopy atau softcopy dokumen pengadaan pada paket pekerjaan pembangunan Taxiway dan Apron 04 di Batam, yang dana pembangunannya bersumber dari Dana BLU tahun 2020.

Kemudian PPID BP Batam membalas surat permohonan LSM itu dengan Surat bernomor B-3012/A1.5-A1.51/HM.07/8/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 perihal tanggapan informasi. Substansi surat tanggapan yang ditanda-tangani Yudi Haripurdaja disebutkan tidak dapat memenuhi permintaan pemohon, karena dokumen yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan sesuai UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Ketua Umum Aliansi LSM-Ormas Peduli Kota Batam, Ismail mengaku kecewa dengan sikap BP Batam tersebut. Sebab kata Dia, pada UU KIP jelas memuat hak Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijamin, termasuk mengenai akses terhadap informasi. Menurutnya, pada UU KIP terang menjamin hak setiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi. Jaminan tersebut lanjut Dia diberikan untuk seluruh saluran informasi yang tersedia, baik yang elektroik, maupun non-elektronik.

Dengan jaminan itu, kita, WNI atau badan hukum berhak mengetahui banak hal misalnya, rencana kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik bahkan menyangkut alasan pengambilan keputusan publik.
"Untuk apa ada undang-undang KIP, jika pada akhirnya akses informasi terhadap kebijakan publik justru tertutup seperti ini," katanya Ismail menyesalkan.
ANDRI DALLE
your advertise here

This post have 0 comments


EmoticonEmoticon

Next article Berita Terbaru
Previous article Berita Sebelumnya

Advertisement

 
MARI MEMBACA UNTUK INDONESIA MAJU