-->

09 September 2020

author photo
Keterangan gambar: Suasana di Bandara Hang Nadim Batam. (Foto: Istimewa)
PADAMEDIA.Co-Konsultan Pengawas Proyek Pengadaan Taxiway dan Apron 04 Bandara Hang Nadim, PT. Yodya Karya (Persero) menyatakan sikapnya bahwa tak memiliki kapasitas terkait mencuatnya pemberitaan pencabutan dukungan salah satu perusahaan penyedia bahan baku beton pada PT. Nindya Karya (Persero), selaku pemenang tender.
"Maaf pak. Kalo masalah ini bukan kapasitas Saya untuk membahasnya," kata Handoko ketika ditanya media ini soal sikapnya  terhadap berita PADAMEDIA.Co berjudul "Dinilai Tak Komitmen, PT. Citra Beton Cabut Dukungan Terhadap PT. Nindya Karya Pada Proyek Pengadaan Taxiway dan Apron 04 Bandara Hang Nadim" yang ditayang pada Sabtu, (5/9/2020) kemarin.
Masih dalam komunikasi pesan jejaring, Handoko menyebut bahwa pihaknya hanya dalam kapasitas sebagai konsultan pengawas pada proyek tersebut.
"Karena kita full untuk pengasawan dilapangan saja Pak," kata Dia, Selasa (8/9/2020).
Sikap Konsultan Pengawas Proyek seperti itu mendapat tanggapan sinis  dari kalangan masyarakat mengingat proyek tersebut merupakkan sarana publik. Salah satunya dari pemerhati kebijakan publik dari Lembaga Pusat Studi Politik Indonesia, Drs. Nurmantiaz dalam diskusi formal yang digelar di Komplek Kemuning Permata Residence, Tanjung Piayu, Kota Batam, Rabu (9/9/2020).

Menurutnya, konsultan pengawas memang mendapat tugas dari pemberi tugas dalam hal verifikasi dokumen, pengkajian kemampuan pelaksanaan pengerjaan termasuk didalamnya merinci kualitas penggunaan bahan baku. Dengan demikian, proses pengerjaan proyek hingga selesai dapat disebut sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan saat lelang.

Sebab, kata Dia, kegiatan pengawas lapangan proyek itu melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan. Juga mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
"Termasuk pula mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi. Agak aneh tentunya, jika konsultan pengawas menyebut bahwa mekanisme pencabutan dukungan perusahaan bukan kapasitasnya untuk dibahas. Lalu kapasitas siapa memangnya?," kata Nurmantiaz menegaskan.
Oleh sebab itu, Nurmantiaz menyarankan agar dalam perencanaan, realisasi dan pelaporan kebijakan publik patut dilakukan secara terbuka. Sehingga tidak menimbulkan praduga atau prasangka yang buruk dalam pengerjaannya.
"Apalagi proyek sarana publik, jangan main-main. Sebab senantiasa diawasi kejaksaan dalam prosesnya. Mari kita bangun bangsa ini dengan kejujuran," kata Nurmantiaz mengingatkan.
ANDRI DALLE
your advertise here

This post have 0 comments


EmoticonEmoticon

Next article Berita Terbaru
Previous article Berita Sebelumnya

Advertisement

 
MARI MEMBACA UNTUK INDONESIA MAJU