-->

17 September 2020

author photo
Keterangan gambar: Uba Ingan Sigalingging, Legislator Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Proviinsi Kepulauan Riau. (Foto: Istimewa)
PADAMEDIA.Co-Legislator Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) asal Hanura, Uba Ingan Sigalingging mnegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah setempat untuk tidak terlibat politik praktis. Ia juga mengharapkan, ASN di Provinsi Kepri dapat menjaga netralitas di pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020.
"Pada pelaksanaan pilkada khususnya di Kepri, kami mengingatkan agar ASN netral dan benar-benar menjalankan tugas pokok dan fungsinya," kata Uba Ingan Sigalingging melalui media ini, Kamis (17/9/2020).
Tak hanya itu, Uba Ingan Sigalingging juga menekankan, ASN untuk tidak berkomentar dan membuat status di media sosial yang berorientasi mengkampanyekan salah satu paslon dalam Pilkada 2020, sebab kegiatan seperti itu termasuk dalam persepsi politik praktis.
"Ini penting karena Sebagai ASN itu sudah jelas aturan hukum dan undang-undang yang mengatur. Selain itu ASN juga harus mampu menjaga sikap profesionalisme," kata Uba.
Bagi Dia, fenomena di lapangan, tidak sedikit ASN yang dilibatkan di dalam pilkada. Baik di tingkat kelurahan, kecamatan, dinas dan juga ASN di berbagai bidang lainnya untuk mengkampanyekan salah satu pasangan calon.

 Hal ini, menurutnya tentu akan merusak pelayanan publik dan merusak netralitas prinsip ASN. Nah khusus di Batam kami mendapat informasi yang cukup banyak, bahwa lurah, camat dan juga kegiatan pemerintah diarahkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pilkada.

Termasuk juga memastikan bahwa ASN tidak dilibatkan secara langsung dalam hal penggalangan dukungan serta mengarahkan aparatur untuk menjadi juru bicara kandidat maupun calon dalam pilkada. Memastikan agar kelompok-kelompok yang dibiayai oleh APBD harus steril dari kepentingan politik praktis.
"Kita lihat di lapangan banyak sekali yang diarahkan agar memberikan dukungan kepada salah satu kandidat dan hal ini menjadi salah satu yang merusak aturan main sistem birokrasi dan termasuk juga netralitas ASN," kata Dia. 
Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus pihak-pihak terkait. Baik untuk saat ini maupun saat memasuki masa kampanye tentu keberadaan Bawasluakan menjadi penting sekali dalam hal fungsi pengawasannya.
"Setiap kepala daerah juga harus bisa memberikan jaminan agar pelayanan publik dalam hal urusan pemerintahan itu tidak terganggu," tegasnya.

Pihaknya mengaku akan terus memantau dan mengawasi kondisi di lapangan termasuk juga memanggil pihak terkait apabila ditemukan ASN yang terlibat politik praktis tersebut. Sebab jelas sesuai aturan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi negara, komisi ASN dan Bawaslu dengan jelas mengatur hal tersebut.

"Kami akan memonitor ini dilapangan," kata Uba menegaskan.

ANDRI DALLE | ANDRA
your advertise here

This post have 0 comments


EmoticonEmoticon

Next article Berita Terbaru
Previous article Berita Sebelumnya

Advertisement

 
MARI MEMBACA UNTUK INDONESIA MAJU