-->

10 September 2020

author photo

PADAMEDIA.Co-Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) pada Kamis (10/9/2020).

Sidang yang akan digelar pukul 14.30 WIB ini diajukan oleh 4 Pemohon berturut-turut, yaitu Agus Wibawa, Dewanto Wicaksono, Prihatin Suryo Kuncoro, dan Andy Wijaya. Norma yang diujikan, yaitu Pasal 19 ayat (2), Pasal 58, dan Penjelasan Pasal 59 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.


Para Pemohon merupakan pegawai PT Indonesia Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali (anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara). Perusahaan tersebut sangat terkait erat dengan pengelolaan sumber daya air. Pemohon I dan Pemohon II merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (DPP SP PJB). Sementara Pemohon III dan Pemohon IV merupakan Ketua dan Sekretaris Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat (PP IP).

Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa UU a quo berpotensi terdampak terhadap perusahaannya. Pemohon menganggap ketentuan pasal a quo dapat menimbulkan kerugian konstitusional sebagai pekerja dengan kemungkinan meruginya PT Pembangkitan Jawa Bali dan PT. Indonesia Power secara terus menerus.

Pasalnya Pemohon dapat kehilangan penghidupan yang layak karena naiknya tarif listrik yang secara otomatis dan notoir feiten menyebabkan naiknya seluruh kebutuhan sandang, pangan, dan  papan. Hal tersebut berkaitan dengan dengan diberlakukannya Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA).


Menurut para Pemohon, Pasal 19 ayat (2) UU SDA mengenai pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat menjadi pengelola sumber daya air hanya sebatas BUMN di bidang pengelolaan sumber daya air, berpotensi menghilangkan pekerjaan dan tempat para Pemohon bekerja yaitu di bidang usaha penyedia tenaga listrik. Pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pengelola Sumber Daya Air dapat dilakukan juga oleh BUMN di bidang usaha penyediaan tenaga listrik sebagai upaya pemenuhan energi listrik untuk kepentingan umum”.

Lebih lanjut, menurut Pemohon seharusnya penggunaan air untuk pembuatan energi listrik oleh BUMN Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dikecualikan dari kewajiban membayar BJPSDA.

Selain itu, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) serta Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengguna sumber daya air untuk kegiatan usaha PLTA terkena kewajiban untuk membayarkan Pajak Permukaan Air (PAP). Dengan demikian, kegiatan usaha PLTA telah dikenakan 2 (dua) pajak/biaya semacamnya oleh institusi yang berbeda dengan objek yang sama (economic double taxation) yaitu PAP dan BJPSDA.

Sementara, tenaga listrik yang dalam hal ini dihasilkan oleh PLTA merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

REDAKSI | ***
your advertise here

This post have 0 comments


EmoticonEmoticon

Next article Berita Terbaru
Previous article Berita Sebelumnya

Advertisement

 
MARI MEMBACA UNTUK INDONESIA MAJU